Ilustrasi: Untuk tingkat desa, saat ini tercatat baru 21.607 desa/ kelurahan dari 77.977 desa/kelurahan yang sudah memiliki perpustakaan.
JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini ada 47 kota/kabupaten yang belum memiliki institusi khusus perpustakaan, terutama di daerah pemekaran baru. Akibatnya, layanan penyediaan dan pembinaan perpustakaan di daerah tersebut terhambat.
Di era otonomi daerah, sekitar 90 persen pimpinan badan atau kantor perpustakaan di daerah diisi pejabat yang tidak berlatar belakang kepustakaan, dokumentasi, atau informasi.
-- M Syarif Bando
Untuk tingkat desa, saat ini tercatat baru 21.607 desa/ kelurahan dari 77.977 desa/kelurahan yang sudah memiliki perpustakaan. Adapun dari sekitar 100.000 tenaga yang bertugas di perpustakaan instansi pemerintah hanya ada sekitar 3.000 orang yang memiliki pendidikan perpustakaan.
M Syarif Bando, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, mengatakan, dukungan anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan perpustakaan daerah masih sangat minim. Bahkan, di era otonomi daerah, sekitar 90 persen pimpinan badan atau kantor perpustakaan di daerah diisi pejabat yang tidak memiliki latar belakang kepustakaan, dokumentasi, atau informasi.
Rinto Subekti, anggota Komisi X DPR, mengatakan, pemotongan anggaran perpustakaan nasional karena berdasarkan laporan penggunaan anggaran tahun lalu dana yang sudah disiapkan tidak terserap semua.
"Meski demikian, DPR akan perjuangkan supaya dana alokasi khusus bisa untuk perpustakaan. Selain itu, kami juga akan minta supaya dana alokasi umum tidak hanya untuk pengeluaran rutin perpustakaan, seperti gaji dan belanja, tetapi bisa juga untuk pengembangan," ujar Rinto.
Rinto menyoroti pemerintah daerah yang belum mendukung keberadaan perpustakaan.
"Untuk infrastruktur daerah yang tidak penting, kadang-kadang cepat terealisasi, tetapi pengembangan perpustakaan lambat dan setengah hati," kata Rinto. (ELN)
Sumber: www.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar